Blog Posts - Undang Undang

PAPARAN SOSIALISASI INPRES NO. 1 TAHUN 2015TENTANGPERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERPRES NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERPRES NO. 54...

Setelah sebelumnya tiga kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 172 tahun 2014 yang baru diundangkan sejak tanggl 1 Desember...

BAB V PRAKTIK KEPERAWATAN Bagian Kesatu Umum Kelanjutan Bab 4 UU Keperawatan 2014 Terbaru tentang Registrasi, Izin Praktek Perawat dan Registrasi Ulang PerawatPasal 28 Praktik Keperawatan... bersambung ke http://www.kapukonline.com...

Halaman 2UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGAPengarang: -Penerbit: Sinar GrafikaB-UU031DETAILHalaman  1  2 ...

Post Bab 4 UU Keperawatan 2014 Terbaru tentang Registrasi, Izin Praktek Perawat dan Registrasi Ulang Perawat lanjutan dari posting sebelumnya Bab 2 Bab 3 Undang-Undang Keperawatan 2014 yang membahas... bersambung ke http://www.kapukonline.com...

Posting Bab 2 dan Bab 3 Undang-Undang Keperawatan 2014 kelanjutan dari UU No: 38 Tahun 2014 Tentang KeperawatanBAB II JENIS PERAWAT Pasal 4 Jenis Perawat terdiri atas: Perawat profesi;... bersambung ke http://www.kapukonline.com...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai... bersambung ke http://www.kapukonline.com...

Berita : Rokok Elektrik Beresiko Menyebabkan Kanker TRI […]...

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud d...

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pas...

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan...

TAOTAUAJER - Antara tempat yang mempunyai undang-undang pelik apabila melarang siapa saja meninggal dunia didalam kawasan itu. Yang pastinya menjadi satu persoalan besar,  terdapat undang-undang sebegitu pelik dan  kenapa tidak boleh m...

Divisi Humas Mabes Polri Sosialiasi : UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 285 (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, kla...

Divisi Humas Mabes Polri Sosialiasi : UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 285 (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, kla...

Buku Undang-Undang Kesehatan untuk SMK Farmasi Pengarang Ruli Setya Hapsari, S.Si., Apt, dkk Penerbit EGC, buku dapat anda pesan, beli pada toko Buku online kami dengan harga relatif murah. Untuk Pembelian, Pesan, Silahkan hubungi sales Suport kami.

Alfido.com  | News – Hai gan.. posisi presiden kita Pak SBY saat ini sangat serba salah. Beliau mengatakan jika dirinya menolak RUU Pilkada, namun di satu sisi masyarakat menganggap kalo Pak Beye melakukan sandiwara politik di UU Pilk...

Halaman 1KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAPengarang : Soedharyo Soimin, SH.Penerbit : Sinar GrafikaB-UU001DETAIL                KUHP dan KUHAPPengarang : Dihimpun Redaksi...

Pasukan Peronda Sukarela (PPS) Pulau Pinang dikatakan sebagai pertubuhan yang menyalahi undang-undang mengikut Seksyen 41 Akta Pertubuhan kerana tidak berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan (ROS).  Berikut komen dari Timbalan Menteri Dalam N...

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75...

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat...

Trending Topics